Nasional

RUU SPIP Lahirkan Pejabat Setingkat Menteri

Editor : Risnawati Avin |Kamis , 20 Juni 2013 - 04:39:08 WIB | Dibaca : 738 Kali |

Foto : Ist

@IRNewscom I Jakarta: PEMERINTAH telah menyelesaikan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

(RUU SPIP), dan akan segera diserahkan kepada Presiden RI. Salah satu yang menonjol dalam RUU ini, mengamanatkan pembentukan Inspektorat

Nasional, sebuah jabatan baru yang akan dipimpin oleh Inspektur Nasional yang posisinya setingkat Menteri.
 
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto mengatakan, RUU SPIP akan memposisikan

APIP menjadi lebih mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Inspektorat Nasional yang dipimpin oleh Inspektur Nasional. “Jabatan ini

setingkat dengan Menteri, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden,” imbuhnya dalam rakor dengan tim penyusun naskah akademik RUU SPIP

dari UI, BPKP, dan Kementerian PANRB, Rabu (19/06).
 
Tugas Inspektorat Nasional melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara, kepatuhan, dan kinerja instansi pemerintah atas

kegiatan tertentu yang bersifat lintas sektoral, serta kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
 
Ditambah lagi menyelenggarakan pengarahan dan koordinasi kerja, serta pembinaan dan pengembangan kapasitas pengawas internal. Hal tersebut

meliputi penyusunan standar pengawasan internal pemerintah, pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan internal instansi

pemerintah. Pembinaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengawasan internal instansi pemerintah, penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan di bidang pengawasan keuangan dan evaluasi kinerja pemerintah, serta penyelenggaraan akreditasi lembaga penyelenggaraan pendidikan

dan sertifikasi pengawas internal.
 
Fungsi inspektorat Nasional melakukan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas keuangan negara, kepatuhan, dan kinerja

instansi pemerintah atas kegiatan tertentu. Melakukan penjaminan mutu proses dan pencapaian tujuan oleh instansi pemerintah atas kegiatan

tertentu. Memberikan konsultasi terhadap penyelenggaraan manajemen pemerintahan instansi pemerintah atas kegiatan tertentu. Melakukan evaluasi

terhadapa pengelolaan keuangan, kepatuhan, dan kinerja instansi pemerintah atas kegiatan tertentu. Serta melakukan pengawasan internal lain

terhadap instansi pemerintah atas kegiatan tertentu sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
 
Dalam hal ini juga, Inspektorat Nasional dapat menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan nasional bidang pengawasan internal

pemerintah. Selain itu juga melakukan koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dengan APIP lainnya.
 
Fungsi lainnya antara lain pembangunan, pengembangan, dan pengolahan data hasil pengawasan internal instansi pemerintah melalui sistem informasi

pengawasan internal nasional yang terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan melakukan tugas pengarahan dan koordinasi kinerja, serta pembinaan dan pengembangan kapasitas lain

sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
 
Wewenang yang dimiliki oleh Inspektorat  Nasional antara lain mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data, melakukan investigasi

dan mendapatkan bukti, memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam

pengawasan.
 
Inspektorat Nasional juga dapat meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri, hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya. Juga bisa mendapatkan bantuan dari instansi lain yang dibutuhkan,

menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan, meneruskan temuan yang berindikasi tindak

pidana korupsi kepada aparat penegak hukum apabila pimpinan instansi pemerintah tidak meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
 
Kalau Inspektorat Nasional bertanggungjawab langsung kepada Presiden, di setiap instansi juga ada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan

Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Nasional dan Inspektorat Jenderal berkedudukan di ibukota negara. Bedanya, Inspektorat Jenderal

bertanggungjawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Sedangkan Inspektorat Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan bertanggungjawab

dengan Gubernur, sementara Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

[ris]



BERITA LAINNYA :