Nasional

Delegasi RI di PBB Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Editor : Inge Madjid |Senin , 19 November 2012 - 14:13:05 WIB | Dibaca : 626 Kali |

Foto: Ilustrasi

@IRNewscom I London: DELEGASI Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan kembali komitmen dalam pemberantasan korupsi dan menjelaskan kemajuan langkah-langkah implementasi konvensi yang dilakukan Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB yang berkedudukan di Wina, Dubes Rachmat Budiman saat memimpin sidang Implementation Review Group (IRG) of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Wina, Austria, Senin (19/11) seperti yang dikutip Counsellor Pensosbud PTRI Wina Djati Ismojo.

Sidang dihadiri 164 negara pihak pada Konvensi PBB melawan Korupsi tersebut, bertujuan mengevaluasi hasil review atau kajian atas implementasi ketentuan Bab III tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum dan Bab IV tentang Kerjasama Internasional dari Konvensi tersebut, oleh negara-negara pihak berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuannya.

Para delegasi dari berbagai negara menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia sebagai pemimpin Sidang karena mendapat kesempatan yang cukup untuk berbagi pengalaman yang baik, mengungkapkan tantangan dalam implementasi Konvensi dan mengusulkan bantuan teknis kepada UNODC agar mampu mengimplementasikan Konvensi secara efektif.

Langkah tersebut mencakup dihilangkannya kewajiban meminta ijin kepada Mendagri atau Presiden RI untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan walikota, bupati dan gubernur.

Dilakukannya upaya penguatan koordinasi Kejaksaan Agung RI, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Optimalisasi Penghapusan Korupsi di Indonesia dan Pemetaan 10 Area Rawan Tindak Korupsi. Selain itu, di bawah Mahkamah Agung, telah dibentuk kamar baru yang bertugas khusus untuk menangani kasus korupsi.

Delegasi RI juga menyampaikan kebutuhan bantuan teknis agar dapat sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Bab III dan Bab IV Konvensi dalam area-area antara lain peningkatan kemampuan joint investigation, kemampuan penggunaan teknik investigasi khusus dan perlunya pelatihan yang lebih maju bagi para penyidik terkait penggunaan pendekatan 'follow- the-money' untuk investigasi kasus korupsi yang semakin rumit.

Delegasi RI yang dipimpin Dubes RI Wina dan terdiri dari wakil dari Kejaksaaan Agung RI serta unsur PTRI Wina mengharapkan UNODC untuk melanjutkan kerjasasama dengan Pemerintah RI dalam rangka memenuhi bantuan teknis tersebut. [via]



BERITA LAINNYA :