IndonesiaRayaNews.com - Lugas, Tanpa Basa Basi
  |  

Nusantara

Gubernur Sulbar Minta Mendagri Tetapkan 'Caretaker' Mamuju Tengah

Editor : Nurakhmayani |Kamis , 25 April 2013 - 07:46:26 WIB | Dibaca : 442 Kali |

Mendagri, Gamawan Fauzi

@IRNewscom | Mamuju: GUBERNUR Provinsi Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, meminta Menteri Dalam Negeri segera menetapkan pejabat caretaker Kabupaten Mamuju Tengah yang telah resmi di tetapkan menjadi Daerah Otonm Baru (DOB) setelah mekar dari Kabupaten induknya yakni Kabupaten Mamuju.

"Pemerintah di Sulbar sudah mengajukan tiga nama calon pejabat caretaker Mateng untuk salah satunya ditetapkan dan dilantik Mendagri sebagai calon karateker Mateng," kata Gubernur Sulbar, di Mamuju, Kamis (25/4).

Ia mengatakan, nama yang diajukan Pemerintah di Sulbar ke Mendagri itu adalah asisten I Pemprov Sulbar Jamil Barambangi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Habsy Wahid, dan Kepala Badan Penyuluh Provinsi Sulbar Musa.

Namun menurut dia, Mendagri belu memilih nama untuk dilantik menjadi pejabat carateker Mateng bersama 11 DOB lainnya di Indonesia pada tanggal 22 April tahun 2023 , sehingga penetapan karateker Mateng ditunda dan Mateng belum memiliki pejabat carateker.

Gubernur mengatakan, belum ditetapkannya, carateker Mateng bukan kesalahan Pemerintah di Sulbar, namun karena tidak adanya ketegasan Mendagri menetapkan karateker Mateng.

"Jangan mau ditekan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk menjadi carateker Mateng, Mendagri harus tegas menetapkan carateker Mateng, demi kepentingan masyarakat yang butuh pembangunan," katanya.

Ia berharap agar karateker Mateng segera ditetapkan pada bulan Juni tahun 2013 bersama tiga DOB lainnya di Indonesia yang juga pejabat carateker-nya akan segera dilantik diantaranya dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengga dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng.

"Kami harap penetapan carateker Mateng tidak ditunda lagi, seperti pada tanggal 22 April lalu, agar ada pemimpin di Mateng, yang akan berperan memimpin pemerintahan melaksanakan pelayanan pemerintahan," katanya. [ant]



BERITA LAINNYA :