Politik & Keamanan

Pemerintah Pertanyakan Pasal 'Ganjalan' di RUU Ormas

Editor : Risnawati Avin |Rabu , 26 Juni 2013 - 19:51:47 WIB | Dibaca : 834 Kali |

Foto: Ilustrasi

@IRNewscom I Jakarta: MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Rabu, mengatakan pihaknya tidak tahu pasal mana yang menjadi keberatan berbagai pihak dalam rancangan undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hingga pengesahannya kembali tertunda.

"Saya tidak tahu. Saya membaca di media kalau ini dianggap represif, tetapi pasal berapa tidak jelas ini secara spesifik yang mana," kata Gamawan ketika ditemui di Kantor Kemdagri, Jakarta.

Menurut dia, berbagai usul terkait RUU Ormas telah diakomodir dengan seksama oleh tim perumus dari Kemdagri, sehingga seluruh pasal yang berada di dalam RUU tersebut sudah memenuhi tuntutan perwakilan ormas itu.

Proses pembahasan RUU Ormas telah berjalan hampir dua tahun selama enam kali masa sidang di DPR, namun hingga rapat paripurna di DPR pada Selasa (25/6) belum juga diambil keputusan apakah RUU tersebut akan disahkan atau tidak.

Sebagian besar ormas di Tanah Air mengaku keberatan dengan substansi di dalam RUU tersebut, yang dinilai dapat mengekang kebebasan berekspresi dan berdemokrasi di Indonesia.

Mekanisme pendaftaran, pengaturan keuangan, pembatasan berkegiatan ormas dianggap sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk melakukan kendali terhadap ormas-ormas.

Kerancuan tentang kategori ormas, apakah di dalamnya termasuk perkumpulan dan yayasan, juga merupakan titik lemah dalam RUU tersebut.

Sekretaris Eksekutif Setara Institute Romo Benny Suseto mengatakan Pemerintah sebaiknya memperbaiki undang-undang dan peraturan terkait yang sudah ada.

"Tidak perlu menghadirkan peraturan baru (UU Ormas) karena akan menimbulkan rantai kompleksitas baru serta konflik norma," kata Romo Benny.

Pertimbangan RUU Ormas sebagai instrumen pencegah kekerasan dan upaya transparansi keuangan sudah diatur dalam KUHP, UU Yayasan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang serta UU Anti-Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.[ant]



BERITA LAINNYA :