Kronik

Ribetnya Atasi Kemacetan Jakarta, Diperkirakan 2020 Baru Lancar

Editor : Berto Riyadi |Kamis , 16 Mei 2013 - 21:15:36 WIB | Dibaca : 498 Kali |

Kendaraan di Jakarta 2010 berjumlah 7,5 juta unit, diperkirakan 2030 mencapai sebesar 23 juta unit.

@IRNewscom I : SOPIR taksi bernama Sundari (25) heran. Dia terjebak kemecetan yang parah saat melalui Ciputat hingga ke Lebak Bulus pada Rabu (15/5) pagi. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh sekitar 15 menit, ternyata harus dilalui hingga satu jam.

Setelah mendengar berita di radio, Sundari baru mengetahui adanya truk yang terperosok di sekitar kawasan antara Radio Dalam dan Pondok Indah. Akibat truk itu, ternyata dapat berimbas kepada terhambatnya arus lalu lintas di daerah lain yang jauhnya hingga beberapa kilometer.

Kemacetan lalu lintas memang merupakan fenomena yang kerap dilalui oleh para warga Jakarta. Setiap hari menjadi komuter atau melakukan perjalanan bolak balik antara Jakarta dan beragam daerah penyangganya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Namun, hal tersebut juga membuat sejumlah negara tertarik untuk membantu menguraikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah Jepang. Pemerintah Jepang, melalui lembaganya yakni Japan International Cooperation Agency (JICA) sebenarnya telah lama membantu sektor transportasi perkotaan di Jabodetabek.

Dukungan Negara Matahari Terbit itu untuk perbaikan jaringan jalan di wilayah Jabodetabek telah dimulai sejak awal 1970-an. Bantuan resmi pembagunanan Jepang telah berkontribusi bagi 20 persen pembangunan jalan tol di Jakarta.

Proyek-proyek besar tersebut termasuk pembangunan jalan tol Jakarta-Merak (1975-1977) dan jalan tol dalam kota Jakarta (1978-1985).
Menurut Perwakilan JICA Kantor Indonesia, Hajime Higuchi, karena sektor transportasi perkotaan di Jabodetabek perlu perbaikan mendesak.

Kerja sama yang diberikan JICA untuk mengatasi masalah lalu lintas harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Fokus pendekatan itu, ujar Hajime, adalah pada kebijakan transportasi. Salah satunya adalah pengalihan penggunaan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, serta perbaikan jaringan persimpangan jalan.

"Transportasi publik dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jabodetabek saat ini hanya berperan kecil," katanya dalam lokakarya "Resolusi untuk Memitigasi Kemacetan Lalu-Lintas di Wilayah Jabodetabek" yang digelar di Jakarta, Rabu (15/5).

Dia mengingatkan, jumlah kendaraan yang tercatat Polda Metro Jaya terus mengalami peningkatan secara drastis dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan yang tercatat di Jabodetabek pada tahun 2000 adalah sekitar 1,6 juta unit.

Kemudian pada tahun 2010 sebanyak 7,5 juta unit dan diperkirakan akan mencapai sebesar 23 juta unit pada tahun 2030. Namun di saat yang bersamaan, jumlah warga yang menggunakan beragam transportasi publik seperti bus terus menurun.

Dia mengemukakan, proporsi warga pengguna bus atau kendaraan umum lainnya berkurang dari 50,1 persen pada 2002 menjadi 16,7 persen pada 2010. Sementara itu, pengguna mobil sedikit meningkat dari 15,2 persen menjadi 17,4 persen.

Jumlah yang mencengangkan adalah peningkatan jumlah proporsi warga yang menggunakan kendaraan sepeda motor. Jumlahnya meningkat drastis dari 27,8 persen pada 2002 menjadi 62,9 persen pada 2010.

Jakarta tidak nyaman

Hajime mengungkapkan, berdasarkan survei "Journey Experience Index" yang dilakukan di 23 kota di berbagai dunia, Jakarta adalah kota yang warganya paling tidak puas. Utamanya dalam melakukan "commuting" (perjalanan dari daerah sekitar kota ke dalam lingkungan kota itu sendiri atau sebaliknya).

"Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna jalan dihadapkan dengan biaya perjalanan yang mahal dan waktu perjalanan yang lama. Ini membuat Jakarta di antara kota-kota lainnya menjadi kota yang tidak nyaman bagi para pengguna jalan," katanya.

Dia juga mengemukakan bahwa terdapat potensi kerugian ekonomi akibat permasalahan lalu lintas Jabodetabek. Secara kumulatif dari tahun 2002 - 2020 kerugian mencapai Rp65 triliun.

Tidak hanya banyaknya kendaraan pribadi yang membuat lalu lintas menjadi macet dan tidak nyaman. Namun genangan air yang terdapat di sekitar persimpangan jalan di wilayah DKI Jakarta. Genangan itu akan menjadi masalah, biasanya setelah turunnya hujan, akan memperparah kemacetan di ibu kota hingga sebanyak tiga kali lipat.

"Dampak genangan di dalam situasi persimpangan ketika hujan deras turun akan meningkatkan antrean lalu lintas tiga kali dari kondisi biasa," kata perwakilan konsultan transportasi dari Jepang, Nobuwaka Yamawaka.

Nobuwaka Yamawaka memaparkan, pihaknya telah melakukan survei terkait dampak genangan di sebanyak 10 persimpangan yang terdapat di wilayah Jakarta Selatan.

Dia mengemukakan, 10 persimpangan adalah pertigaan Bogor Raya-Pondok Gede, pertigaan Dewi Sartika-Kalibata Raya, perempatan Mampang Prapatan, perempatan Bismar, perempatan Pejaten, pertigaan Cipete Raya, pertigaan Cipete Utara, pertigaan Nawi, perempatan Metro Pondok Indah, dan perempatan Permata Hijau.

Sebagai contoh, arus lalu lintas dari Kalibata Raya menuju Dewi Sartika saat cuaca cerah rata-rata hanya mengalami antrean kendaraan sekitar 100-140 unit. Namun saat hujan deras, antrean kendaraan dilaporkan dapat meningkat hingga sekitar 300-320 unit.

Untuk mengatasi lalu lintas akibat genangan, ujar dia, diperlukan perbaikan sistem drainase. Misalnya dengan menjaga aliran akhir dengan menyingkirkan sampah dan benda-benda lain di sistem pembuangan.

Selain itu, dapat pula dilaksanakan perluasan akses di sistem drainase. Diperkirakan juga akan membuat genangan menjadi lebih berkurang. "Pekerjaan kecil ini dapat dilakukan dengan anggaran yang kecil," tuturnya.

Pembicara lainnya dalam lokakarya tersebut, pakar teknologi transportasi dari Jepang Masato Watanabe. Dia mengatakan bahwa seharusnya pihak otoritas segera mengimplementasikan sejumlah perbaikan berskala kecil untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.

"Saya merekomendasikan 'small-scale improvement' (perbaikan berskala kecil) sejak awal," kata Masato Watanabe.

Menurut Masato, perbaikan berskala kecil memiliki banyak manfaat atau keuntungan seperti praktis. Selain itu, mudah diterapkan karena tidak diperlukan pengambilalihan tanah, berjangka waktu pendek, dan berbiaya rendah.

Selain itu, ujar dia, perbaikan berskala kecil juga dinilai sangat efektif untuk memitigasi kemacetan lalu lintas. Misalnya di perempatan atau persimpangan jalan yang tersebar di berbagai daerah di Jabodetabek.

Watanabe memaparkan, perbaikan berskala kecil antara lain adalah seperti pembukaan jalur pembatas atau pembuatan "island" (bidang yang tak dapat dilintasi). Ini berfungsi akan memperlancar arus lalu lintas.

Dia mengemukakan, salah satu contoh dari perbaikan berskala kecil adalah rekayasa lalu lintas. Menurutnya, ini telah dilakukan dengan bantuan dari JICA di sejumlah persimpangan jalan di ibu kota seperti di Melawai dan Harmoni.

Dalam perempatan Melawai, perbaikan berskala kecil yang dilakukan adalah melakukan pergeseran median jalan dan memperbaiki putaran di perempatan tersebut. Hasilnya, rata-rata waktu tempuh kendaraan dari perempatan CSW hingga Melawai yang sebelumnya pada jam sibuk adalah sekitar 9 menit kini dapat menjadi hanya 2 menit.

Perbaikan berskala kecil juga dilakukan di perempatan Harmoni dengan menggunakan "island" lalu lintas baru. Rata-rata waktu tempuh kendaraan pada jam sibuk menurun dari 15 menit menjadi sepertiganya.

Usul solusi macet Pemerintah sendiri, dari beragam kelembagaan, juga telah mengusulkan beragam ide "kreatif" untuk mengatasi kemacetan di ibukota tersebut. Misalnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah meminta Perum Perumnas untuk segera mengembangkan rumah susun dan apartemen murah di sekitar stasiun kereta api. Ini sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Ide pengembangan hunian 'non-landed' di Jakarta dan sekitarnya, terinspirasi ketika saya berkunjung ke Hongkong. Selain mencegah kemacetan juga menghemat biaya transportasi bagi warga," kata Dahlan usai menjadi pembicara pada seminar "Keselamatan Perkeretaapian Indonesia 2013" di Jakarta, Selasa (14/5).

Menurut Dahlan, mendirikan menara atau menara rumah susun, apartemen murah dan mengombinasikannya dengan moda transportasi kereta api maka sangat efektif. Ini akan  mengurangi kemacetan akut yang terjadi di Jakarta.

Meski demikian, mantan Dirut PT PLN ini mengakui ide yang diperolehnya dari Hongkong tersebut tidak akan mudah direalisasikan. Dia mengatakan pasti terbentur birokrasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, salah satu usul solusi yang ditawarkan pemerintah DKI Jakarta adalah berencana menambah jumlah bus sekolah. Usulan itu terkait salah satu faktor kemacetan di ibukota, terutama di pagi hari disebabkan oleh ramainya aktivitas pelajar.

"Tentu kita akan menambah bus sekolah supaya jumlahnya juga seimbang dengan jumlah siswa yang ada di Jakarta. Ini bisa mengurangi kemacetan di pagi hari," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (13/05).

Akan tetapi, kata Basuki, sebelum armada bus sekolah ditambah, Pemprov DKI terlebih dahulu akan menambah jumlah angkutan umum, yakni sebanyak seribu armada bus. Menurut Basuki, jika angkutan umum ditambah, direvitalisasi dan diperbaiki sistem operasinya. Ini akan membuat warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan umum dan kemacetan pun ikut berkurang.

Apalagi, Polda Metro Jaya mencatat bahwa sebanyak 700.000 unit kendaraan bermotor masuk ke Jakarta. Ratusan ribu kendaraan dari berbagai daerah penyangga setiap hari pada saat hari kerja, sehingga terjadi kepadatan arus lalulintas.

Selain itu, jumlah pertambahan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan, sehingga memperparah kemacetan arus lalulintas di Jakarta. Saat ini, panjang jalan di Jakarta mencapai 7.650 km dan luas jalan sekitar 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah DKI dengan pertumbuhan sebesar 0,01 persen.

Namun, satu solusi yang paling ditunggu untuk mengurai kemacetan di ibukota antara lain adalah proyek MRT Jakarta. Sebagai salah satu cara utuk merubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

JICA bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta untuk membangun sistem transportasi massal dan cepat di Jakarta. Diproyeksikan pada tahun 2020, MRT akan dapat menampung 412.000 penumpang setiap hari. Angkutan massal ini akan menghubungkan wilayah pinggiran kota ke pusat Jakarta dalam waktu 30 menit.

MRT yang akan dibangun antara lain adalah antara Lebak Bulus (Jakarta Selatan) hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (Jakarta Pusat). Pemprov DKI juga telah menyatakan bahwa Stadion Lebak Bulus yang terletak di Jakarta Selatan akan dibongkar. Stadion itu akan digunakan sebagai depo Mass Rapid Transit (MRT).

Sebagaimana diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada saat acara prapeluncuran MRT di kawasan Bundaran HI, Kamis (02/05). Dia memperkirakan pembangunan Mass Rapid Transit fase I dengan rute Lebak Bulus-Budaran Hotel Indonesia (HI) akan selesai pada 2017.

Sedangkan total pinjaman yang disetujui oleh JICA untuk pembangunan MRT fase I adalah sebesar 125 miliar yen. Sedangkan untuk paket "underground" (bawah tanah) membutuhkan dana kira-kira sebesar Rp3,6 triliun.

Total panjang lintasan untuk MRT fase I dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI adalah 15,7 kilometer. Rincian 5,9 kilometer untuk jalur bawah tanah dan 9,8 kilometer jalur layang.

Meski masih ada penentangan dari sebagian warga, tetapi MRT yang dibantu oleh JICA itu benar-benar menjadi sebuah asa. Diharapkan dapat terwujud untuk mengatasi "bahaya laten" kemacetan di ibukota.[ant]









BERITA LAINNYA :