Metropolitan

Pengajuan Hak Interpelasi pada Jokowi Dinilai Berlebihan

Editor : |Minggu , 26 Mei 2013 - 00:38:40 WIB | Dibaca : 1426 Kali |

DIIANCAM INTERPELASI: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

@IRNewscom I Jakarta: PENGAJUAN hak interpelasi yang digalang oleh 32 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait program Kartu Sehat Jakarta (KJS) dinilai tak berdasar. Sebab KJS tersebut didukung oleh masyarakat Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, Charles Honoris mengatakan pengajuan hak interpelasi program KJS yang berdampak pada pemakzulan (Impeachment) terhadap Joko Widodo terlalu berlebihan.

"Atas dasar apa DPRD mau meng-impechment Pak Jokowi? Ini kok seperti dagelan politik anggota dewan. KJS itu program baik yang didukung masyarakat Jakarta kan? Terlalu berlebihan itu," kata Charles saat dihubungi, di Jakarta Sabtu (25/05).

Seharusnya, lanjut Charles, para anggota dewan bisa bersikap cerdas dalam menyikapi persoalan agar tidak terkesan mencari sensasi semata. Sebab KJS sangat diperlukan warga Jakarta.

"Mereka harusnya cerdas ya, KJS itu apa? Selama ini kan, dinikmati warga Jakarta. Janganlah buat sensasi yang merugikan rakyat. Kasihan rakyatnya," ungkap Charles.

Politisi PDIP ini mengaku kaget saat mendengar kabar pemakzulan terhadap Gubernur Joko Widodo yang akan dilakukan sebagian anggota DPRD DKI.

"Saya ikutin loh kebijakan dan program Pak Jokowi-Ahok. Semua pro rakyat kok. Kaget aja dengar impeachment Jokowi. Bener-bener lucu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, 32 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, dari Lima Fraksi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terkait kisruh program unggulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Kartu Jakarta Sehat (KJS) dikarenakan, wacana mundurnya 16 rumah sakit dari program kesehatan DKI Jakarta.

"Iya 32 anggota dari 5 fraksi, karena terkait langkah mundur dalam pelayanan kesehatan DKI,"kata anggota DPRD DKI Taufiqurrahman, saat duhubungi wartawan di Jakarta, Jumat (24/05).

Menurut politisi Demokrat ini, surat hak interpelasi yang ditandatangani oleh Fraksi Demokrat, PPP, Hanura Damai Sejahtera, PAN-PKB, Golkar, kini telah berada di meja ketua fraksi masing-masing dan kini telah berada di pimpinan DPRD Ferrial Sofyan.[al-1]



BERITA LAINNYA :