Metropolitan

Warga GPIB Pertanyakan Penjualan Tanah Cagar Budaya Gereja Immanuel

Editor : Tommy Gobel |Kamis , 19 Desember 2013 - 23:27:06 WIB | Dibaca : 1293 Kali |

Gereja Immanuel, Pejambon, Jakarta Pusat

@IRNewscom | Jakarta: KONSISTORIUM Tim Warga Gereja Peduli GPIB, mempertanyakan sikap Majelis SinodeXIX GPIB terkait penjualan tanah di area Gereja Immanuel, Pejambon, Jakarta Pusat.

Perwakilan Konsistorium, Rohadi J Sutisna menilai penjualan tanah seluas 21.183 M2 kepada TNI AD tidaklah sesuai peraturan. "Sebab, tanah tersebut masuk dalam situs Cagar Budaya GPIB Immanuel berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0128/M/1988 dan SK Gubernur DKI Jakarta nomor Cb. 11/I/12/1972," kata Rohadi dalam konferensi persnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

Sesuai ketentuan di atas, tanah atau kawasan cagar budaya tidak boleh diperjualbelikan selain untuk kepentingan umum. Dan, proses pengalihan atau jual-belinya harus seizin presiden dan atau setingkat menteri atau pemangku kepentingan setempat dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

Kejanggalan kedua dalam proses jual-beli tanah tersebut kata Rohadi, adalah nilai jual tanah seluas 21.183 M2 senilai Rp 78.080.241.406 yang jika diurai harga per meternya hanya sebesar Rp 3,7 juta. "Padahal untuk daerah Rawamangun saja sudah Rp 5 juta per meter. Sedang ini ada di ring satu," ungkapnya sambil menggelengkan kepala.

Kejanggalan terakhir, dalam proses pembayaran tanah sebesar Rp 78.080.241.406 oleh TNI AD ke rekening BRI atas nama GPIB, dimana dalam proses transfer, uang tersebut ditransfer atas nama PT. Palace Hotel. "Padahal sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, anggaran TNI seluruhnya dibiayai APBN," jelasnya.

"Kita prinsipnya setuju dengan penjualan tanah untuk negara, tapi prosedurnya penuh kejanggalan," tambahnya.

Untuk itu, Konsistorium meminta kepada Majelis SinodeXIX GPIB untuk bisa menjelaskan proses pengalihan atau jual-beli tanah Gereja Immanuel secara transparan. [van-13]



BERITA LAINNYA :