Nasional

Kominfo Belum Rilis Pengguna Pita Frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz

Editor : Hadie Ismanto |Rabu , 22 Maret 2017 - 16:46:53 WIB | Dibaca : 788 Kali |

Foto: Istimewa

@IRNewsco | Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  telah menyelesaikan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai seleksi pengguna pita frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz.

Dikatakan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Noor Iza bahwa meski uji publik sudah selesai pada 5 Maret 2015 lalu, ia mengaku hingga saat ini Kominfo belum mengeluarkan hasil resmi mengenai seleksi pengguna pita frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz.

"Kami masih melakukan follow up dan memastikan apakah yang memberi masukan memahami pertelekomunikasian atau tidak. Setelah mengkonfirmasi masukan-masukan tersebut baru kita akan mengeluarkan pernyataan resmi," ungkap Noor Iza kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.

Berhembus kabar tidak keluarnya hasil uji publik mengenai mengenai seleksi pengguna pita frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz dikarenakan banyaknya kritik dan masukan terhadap rencana lelang yang akan dilakukan oleh Kominfo.

Kritik dan masukan yang paling banyak masuk adalah mengenai mekanisme lelang yang satu peserta hanya boleh mengikuti satu blok frekuensi.

Selain itu kritikan lainnya yang masuk adalah mekanisme lelang tertutup yang akan dilakukan oleh Kominfo.

Lelang tertutup yang dilakukan pemerintah dinilai beberapa pihak berpotensi menghambat optimalisasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Kabarnya beberapa pejabat di Kominfo juga tak sependapat dengan mekanisme lelang tersebut. Mereka tidak sependapat dikarenakan mekanisme lelang tersebut ditentukan sepenuhnya oleh Menkominfo. Termasuk tidak melelang seluruh frekuensi di 2.3 Ghz yang masih tersisa.

Bahkan dikabarkan Menkominfo juga menolak rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang meminta agar dalam melakukan tender frekuensi Kominfo mengajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Tujuannya agar menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah kasus e-KTP terjadi lagi. "Silakan tanya semuanya kepada kepada Menkominfo termasuk kenapa masih menyisahkan 15 Mh di  frekuensi 2.3 Ghz," terang salah satu pejabat kominfo tersebut.

Sementara itu, Alamsyah Saragih selaku Komisioner Ombudsman menilai seharusnya masukkan terhadap uji publik yang dilakukan oleh Kominfo, diumumkan hasilnya. Hasil uji publik tersebut dapat dipublikasi melalui website resmi Kominfo.

Ia memberikan contoh negara Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan merespon masukan dengan menjelaskan apakah masukan dari masyarakat tersebut diterima penuh, sebagian atau ditolak sepenuhnya.

"Seharusnya Kominfo bisa mencontoh Afrika Selatan atau Kementrian Perhubungan dalam uji publik revisi PM 32 tahun 2016 tentang angkutan umum berbasis aplikasi. Kominfo harusnya bisa menjelaskan alasannya kenapa diterima, ditolak sebagian atau seluruhnya. Bagaimanapun tak semua masukan harus diterima. Yang terpenting dijelaskan mengapa ditolak dan mengapa diterima masukan dai masyarakat tersebut," tukas Alamsyah.[*]



BERITA LAINNYA :