Nasional

Ombudsman RI Menilai, Pemprov DKI Langgar UU Terkait PKL Tanah Abang

Editor : Damar Pamungkas | Reporter : Hadi Ismanto |Senin , 26 Maret 2018 - 17:12:00 WIB | Dibaca : 269 Kali |

Suasana konferensi pers Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).

@Rayapos | Jakarta - Ombudsman RI (ORI) menilai, Pemprov DKI Jakarta sudah menyimpang dari Perundang-undangan terkait pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. ORI memberi waktu 60 hari kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membersihkan jalan tersebut dari PKL.

Statement keras ORI itu disampaikan Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Domunikus Dalu kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).

ORI menilai, Pemprov DKI sudah menyimpang dari prosedur dan melanggar perundang-undangan. Anies-Sandi diberi waktu 30 hari untuk melakukan tindakan korektif dan menyampaikan perkembangan kepada ORI. Lalu, dalam 60 hari dari sekarang, Jalan Jatibaru Raya sudah bersih dari PKL.

"Ini maladministrasi sudah terjadi. Tapi kan kita harus cari exitnya supaya mereka (PKL) nyaman. Makanya kita beri waktu 60 hari," kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Domunikus Dalu.

"Silahkan 30 hari lihat, pelajari, apa yang harus dilakukan. Penataan PKL kami beri 60 hari karena berkaitan dengan manusia ya... berkaitan dengan pedagang di sana... kita beri ruang lebih," tambahnya.

Domunikus mengatakan jika dalam 60 hari tidak ada tindakan responsif dari Pemprov DKI, maka Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) akan ditingkatkan menjadi rekomendasi.


"Kalau tidak ada tindakan, ya...sudah....  naikkan ke rekomendasi. Itu sudah longgar kan 60 hari. Salah satu permintaan kami, Jalan Jatibaru Raya pada 60 hari ke depan (dari sekarang) harus dibuka kembali," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta agar Ombudsman mengkomunikasikan dahulu laporannya sebelum merilis ke publik.

Menanggapi itu, Dominikus mengatakan: "Enggak bisa dong kan itu kewenangan Ombudsman memberikan laporan hasil akhir pemeriksaan ke masyarakat."

Dilanjutkan: "Menanggapi pak Sandi, makanya kami undang Pemprov hari ini, agar berkoordinasi dengan kami," kata Domunikus.

LAHP diserahkan Domunikus ke perwakilan Pemprov DKI, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah, Inspektur Pengawas Daerah Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarul Zaman, dan Kepala Sub Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Sartono. (*)


Video Terkait:



BERITA LAINNYA :