Metropolitan

Isu Ancaman Gubernur Anies Dipecat, Muncul dari Twitter

Editor : Damar Pamungkas |Minggu , 01 April 2018 - 13:32:47 WIB | Dibaca : 2244 Kali |

@IRNews | Jakarta - Isu Gubernur DKI Anies Baswedan diancam dipecat Mendagri Tjahjo Kumolo, muncul dari Twitter. Akun milik mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid @hnurwahid, begini: "Apa benar & apa dibenarkan Mendagri ancam pecat Gubernur DKI, yg dipilih langsung olh Rakyat Jkt?"

Padahal, lanjut cuitan itu, tak ada kewenangan Mendagri untuk pecat Gubernur?

Dilanjut: "Hanya di kabinet “zaman now” menteri pada neko-neko: tentang cabe,tentang cacing & (kalau benar) tentang ancam pecat Gubernur", cuitnya.

Isu ini terkait kebijakan Gubernur Anies menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Desember tahun lalu. Jalan ditutup dialihkan fungsi untuk para PKL (pedagang kaki lima). Warga protes tidak dihiraukan. 

Lantas, ada peringatan dari Ombudsman RI perwakilan Jakarta. Gubernur Anies dinilai melanggar hukum, dengan menutup jalan dan mengalih-fungsikan ke PKL. Anies diwajibkan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya seperti semula (sebagai jalan raya). 

Ombudsman mengatakan rekomendasi tersebut bersidat final dan mengikat. Anies Baswedan juga dihimbau wajib untuk mematuhi rekomendasi tersebut.

Keputusan Ombudsman itu dibenarkan Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah adalah pengawas para kepala daerah setingkat gubernur.

Soni Sumarsono mengatakan: “Harus dilaksanakan, rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi ini sebagaimana rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Jadi bersifat final,” kata Sumarsono.

Sumarsono menambahkan, pihaknya mengatakan akan ada sanksi apabila rekomendasi tersebut tidak dipatuhi.

Sanksi pertama berupa pemberhentian sementara Anies Baswedan selama tiga bulan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jika selama pembinaan tiga bulan, Anies masih melakukan kesalahan yang sama, akan ditambah lagi pembinaan selama satu bulan berikutnya.

Namun jika dianggap masih melakukan kesalahan yang sama, maka ia berpotensi untuk dinonaktifkan.

Dikabarkan sebelumnya, Ombudsman tercatat sudah dua kali melakukan peninjauan ke kawasan Tanah Abang, yakni pada 17 Januari dan 20 Maret 2018.

Dari hasil dua kali penijauan tersebut, pihaknya menemukan ada indikasi mal-administrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menutup Jalan Jatibaru Raya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu, Selasa (20/3/2018) mengatakan: "Dari hasil pemantauan lapangan hari ini bisa kami lihat bersama bahwa memang ada malaadministrasi. Mengapa? Sebab, kita tahu sebagaimana Undang-Undang Jalan dan Lalu Lintas, jalan raya dipergunakan untuk jalan umum, bukan untuk fungsi lain, seperti berjualan, dan kondisi hari ini bisa kita lihat bersama."

Meskipun menurut Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan dengan kebijakan ini, baik penjual maupun pembeli merasa diuntungkan, namun dari sisi aturan kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI, bermasalah.

Adrianus Meliala mengatakan, kebijakan ini menabrak Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Sementara, Anies tetap bersikukuh, bahwa Ombudsman RI perwakilan Jakarta tidak berwenang memberikan peringatan kepadanya. "Ini bukan Ombudsman RI, ya... Ini perwakilan Jakarta," ujarnya.

Bagaimana akhir dari silang pendapat ini? Bagaimana pula ancaman sanksi hukuman itu bakal efektif? (*)



BERITA LAINNYA :