Hukum & Kriminal

Beginilah... Pertimbangan Ahok atas Kasus Hukumnya

Editor : Damar Pamungkas |Jumat , 06 April 2018 - 12:06:58 WIB | Dibaca : 458 Kali |

@IRNews | Jakarta - Meskipun PK (Penjauan Kembali) kasus Ahok ditolak Mahkamah Agung (MA), namun sampai kini Ahok tetap merasa tidak bersalah. "Pak Ahok tidak menghina agama. Beliau penganut agama yang taat," kata kuasa hukum Ahok, Fifi Lety SH kepada wartawan.

Ditanya wartawan, jika Ahok merasa tidak bersalah, mengapa PK diajukan setelah Ahok lama menjalani hukuman? Fifi menyatakan, Ahok menahan diri. "Beliau menahan diri sampai 10 bulan menjalani hukuman, baru kemudian mengajukan PK," katanya.

Dijelaskan Fifi, butuh waktu hampir 10 bulan bagi Ahok sejak ditahan pada 9 Mei 2017 untuk mengajukan PK tersebut. Fifi mengungkapkan, kakaknya tak ingin para pendukung terlibat benturan dengan pihak yang kontra-Ahok. 

Jika saja PK diajukan lebih cepat, dikhawatirkan menimbulkan situasi perpecahan antara pendukung Ahok dan pihak yang kontra. Akhirnya PK diajukan ke MA melalui PN Jakarta Utara pada 2 Februari 2018 dengan mengambil referensi keputusan Buni Yani.

"Pak Ahok adalah negarawan. Dia nggak rela pendukungnya maupun pembenci dia berbenturan," kata Fifi. Kalau Pak Ahok waktu itu tetap melanjutkan banding, saya rasa kita tidak akan seperti saat ini," ujarnya.

"Kami, keluarga melihat Pak Ahok itu bergumul habis. Dia merelakan dirinya dipenjara dan dia sudah menjalani sesuatu yang sebetulnya dia tidak perlu jalani," lanjutnya. 

Kemudian, lewat PK, Ahok melalui kuasa hukumnya berharap nama baiknya dapat direhabilitasi. Ahok pun tak takut jika ada tekanan massa jika dirinya bebas.

Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan Ahok. Tiga hakim, yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, mengetok palu untuk putusan tersebut.

Penolakan PK Ahok ditanggapi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid. Dia meminta agar Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dibebaskan tanpa syarat. PK (Peninjauan Kembali) kasusnya ditolak MA (Mahkamah Agung). Sedangkan, Ahok dalam kasusnya menyampaikan pendapat yang dijamin kebebasannya oleh Undang Undang (UUD 1945).

"Otoritas di Indonesia harus segera membebaskan tanpa syarat Ahok. Juga tiga orang eks pemimpin Gafatar," kata Usman di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta, Kamis (5/4/2018)

Tiga eks pemimpin Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Ahmad Mushaddeq, Mahful Muis Tumanurung, dan Andri Cahya. Menurut Usman, ketiga eks Gafatar itu juga kasusnya mirip dengan kasus Ahok.

Mereka semua, sebut Usman, dipenjara hanya karena memberikan pandangan dan pendapat yang kebebasannya sudah dijamin dalam undang-undang. Karena itu, ia meminta agar pemerintah membebaskan keempat orang ini. (*)



BERITA LAINNYA :