Metropolitan

Pergub Rumah DP Nol Diterbitkan Hari Ini, Harga Tipe 21 Rp 185 Juta

Editor : Damar Pamungkas |Senin , 16 April 2018 - 09:31:35 WIB | Dibaca : 906 Kali |

Warga antre mendaftar ke pemasaran pengembang rumah DP nol di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Foto: Antara

@IRNews | Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur rumah dengan down payment (DP) 0 persen Senin (16/4/2018) hari ini. Diharapkan program rumah dengan DP 0 persen dapat segera dijalankan.

Informasi mengenai rencana penerbitan Pergub tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Adapun Sandiaga berharap agar regulasi yang mengatur janji politik mereka itu dapat benar-benar terealisasikan.

“Besok akan kami terbitkan Pergub-nya. Mudah-mudahan tidak tertunda lagi,” ujar Sandiaga di Perpustakaan Nasional, Jakarta pada Minggu (15/4/2018).

Lebih lanjut, Sandiaga menilai bahwa penerbitan Pergub tersebut dapat menjadi lembaran baru bagi masyarakat Jakarta. Program rumah dengan DP 0 persen merupakan janji yang kerap digembar-gemborkan sejak masa kampanye Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2017.

“Ini awal dari sebuah lembaran baru. Insya Allah akan menjawab harapan dari masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah tinggal sendiri,” kata Sandiaga.

Bulan lalu, Sandiaga sempat mengakui bahwa konsep pembiayaan program rumah dengan DP 0 persen masih belum matang. Maka dari itu, skema pembiayaannya pun masih bisa berubah-ubah selama proses pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum diselesaikan.

Target penyelesaian BLUD sendiri memang jatuh pada April 2018. Pemerintah daerah pun berharap dengan diselesaikannya BLUD, maka skema pembiayaan akan benar-benar matang dan bisa direalisasikan dalam kurun waktu lima tahun. Program rumah dengan DP 0 persen telah masuk ke dalam Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

Program ini nantinya akan menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah dengan pendapatan di kisaran Rp4-7 juta. Sampai dengan saat ini, pemerintah daerah telah menyiapkan 703 unit hunian dengan DP 0 persen di Kelurahan Pondok Gede, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Hunian berbentuk rumah susun tersebut terdiri dari 20 lantai dan berdiri di atas lahan milik salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) DKI Jakarta, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya. Sebanyak 513 unit bertipe 36 dan 190 unit sisanya merupakan tipe 21.

Untuk harga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan harga senilai Rp320 juta untuk tipe 36 dan Rp185 juta untuk rumah tipe 21.

Syarat Pengajuan Kredit

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawan Pemukiman Agustino Darmawan menyampaikan, target penyelesaian BLUD masih belum berubah dan ditetapkan pada April mendatang.

"Kita masih matangkan regulasinya Insya Allah nanti April sudah bisa selesai," ungkapnya saat dihubungi Tirto, Jumat (16/3/2018).

Ia menjelaskan program rumah tanpa DP tersebut nantinya bakal menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah dengan rentang pendapatan sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta. 

Saat ini, Pemprov telah menyiapkan 703 unit hunian DP 0 persen di Kelurahan Pondok Gede, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peletakan batu pertama pembangunan tersebut telah dilakukan pada 18 Januari 2018 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Rusun itu dibangun di atas lahan milik BUMD DKI Jakarta, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya. Rusun berlantai 20 tersebut bakal terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. 

Untuk unit rusun tipe 36, Pemprov DKI Jakarta menawarkan harga hunian senilai Rp320 juta. Sementara tipe 21 dihargai sebesar Rp185 juta. 

Jika tidak ada hambatan, kata Agustino, rusun itu baru bisa dihuni pada 2019. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat memiliki hunian tersebut dengan DP 0 Rupiah?

Berikut syarat pengajuan kredit DP 0 rupiah seperti diterangkan Agustino:

1. Warga Negara Indonesia dan Berdomisili di Jakarta
2. Fotocopy e-KTP DKI Jakarta dikeluarkan tahun 2013 atau Sebelumnya
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Berusia minimal 21 tahun dan diprioritaskan sudah berkeluarga
5. Belum memiliki rumah
6. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa dari pemerintah pusat maupun daerah
7. Bukti masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
8. Surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) orang pribadi seusai perundang-undangan yang berlaku
9. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
10. Bukti penghasilan satu keluarga tak melebihi masyarakat berpenghasilan rendah (Rp7.000.000).

Untuk syarat yang terakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menerangkan bahwa penghasilan 7 juta merupakan kombinasi atau gabungan dari penghasilan suami-istri.

Ia mencontohkan, misalnya, jika suami berpenghasilan Rp6 juta sementara istrinya memiliki usaha dengan penghasilan lebih dari Rp3,6 juta (setara UMP) maka keluarga tersebut tak dapat memesan rumah DP 0 yang disediakan Pemprov DKI.

"Itu kombinasi suami dan istri Rp7 juta. Itu filosofinya waktu saya sama pak Anies awalnya (merencanakan program)," ungkapnya beberapa waktu lalu. (*)



BERITA LAINNYA :