Nasional

Sandiaga: Aksi GantiPresiden di Luar Yurisdiksi Pemprov DKI

Editor : Damar Pamungkas |Minggu , 06 Mei 2018 - 14:05:11 WIB | Dibaca : 967 Kali |

Ilustrasi

@IRNews | Jakarta - Area tanpa berpotilik ternyata di CFD. Ini ditegaskan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno kepada wartawan, Minggu (6/5/2018). Di luar CFD (Jalan Thamrin-Sudirman) terserah.

Sandiaga mengatakan, deklarasi tagar GantiPresiden di seputaran Patung Kuda dan Monas, di luar wewenang Pemprov DKI. Sebab, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD - Car Free Day) dilarang berpolitik.

Menurutnya, aksi Ganti Presiden berjarak 20 meter dari area CFD. Jadi, di luar kewenangan Pemprov DKI. Intinya, kewenangan Pemprov DKI untuk hal ini bukan untuk seluruh areal DKI Jakarta.

Sandiaga menyatakan, dia sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah untuk memastikan agar gelaran tersebut tidak melanggar, masuk ke areal CFD.

"Tadi mereka mengarahkan di luar CFD, jadi itu di luar yurisdiksi kami. Kita pantau, jaga kondusivitasnya, kita minta juga jaminan kepada penyelenggara. Pak Andria Yansyah belum update saya untuk memastikan mereka tidak melanggar Pergub," Sandi membeberkan.

Dengan tegas ia melanjutkan, jika aksi itu masuk ke area CFD, ia akan memberi sanksi pada penyelenggara. "Kita koordinasi polisi," sebut Sandi lagi.

Sebagai antisipasi, kemungkinan massa berkaos GantiPresiden masuk areal CFD, Sandiaga menyediakan kaos putih polos. Kaos ini dibagikan kepada pemakai kaos GantiPresiden. Dan, harus dipakai, merangkapi kaos GantiPresiden.

Ada Satpol PP Wanita yang membagikan kaus putih polos. Kaus itu akan diminta dikenakan di atas kaus bertagar yang dikhawatirkan memicu konflik.

Menurutnya, itu berdasarkan hasil rapat Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) di Jakarta, Sabtu (5/5/2018), menyusul rencana aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Pintu Monumen Nasional, Jakarta atau sekitar 20 meter dari area CFD.

Menurut Sandi, akan sulit jika massa disuruh mencopot kaus bertagar #2019GantiPresiden yang dikenakannya di tengah deklarasi. "Apalagi perempuan, masa disuruh copot," ujarnya di tengah kegiatan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (6/5).

Bekerja sama dengan Badan Intelejen Negara (BIN) DKI Jakarta, Pemprov pun meminta kaus putih polos dibagikan sebagai gantinya. "Kami sediakan kaus putihnya," tuturnya.

Relawan GantiPresiden: Kami Sudah Diberi Izin

Sebelumnya, tim advokasi relawan aktivis #2019GantiPresiden, Djuju Purwantoro mengaku izin digelarnya deklarasi akbar sudah diberikan oleh pihak kepolisian dan Pemprov DKI. Ia menyebut pihaknya sempat berencana pindah ke Taman Aspirasi, namun kembali ke depan Monas.

Penyelenggara deklarasi #2019GantiPresiden, Neno Warisman pun mengklaim deklarasi itu tidak mendukung atau mencalonkan siapa pun dalam Pilpres 2019. Ia pun menyebut area depan pintu Monas di seberang Patung Arjuna Wiwaha bukanlah area Car Free Day.

Maka, menurutnya, acara tersebut tidak melanggar peraturan apa pun. (*)



BERITA LAINNYA :