Nasional

Ngeri... Pancasila Digoyang, Mahfud MD Menegakkan

Editor : Damar Pamungkas |Sabtu , 12 Mei 2018 - 11:26:55 WIB | Dibaca : 1990 Kali |

Ilustrasi

@IRNews | Jakarta - Diakui atau tidak, Pancasila sedang digoyang. Buktinya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan pendapatnya mengenai negara Pancasila dan Islam. Inilah esensi kemelut NKRI sekarang.

Mahfud, melalui Twitternya diunggah Sabtu (12/5/2018) bicara Pancasila dan Islam. Dia mengukitip pernyataan Rais Am NU KH Ahmad Siddiq, yang menyatakan: Pancasila halal.

Mahfud bertanya: Jika halal, kenapa masih mau mengatakan bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam? Padahal, ulama telah menyatakan Pancasila halal dan sah.

Detil unggahan Mahfud demikian:

@mohmahfudmd: “Ibarat menu masakan, kita sdh nyantap nilai2 Pancasila sejak awal kemerdekaan sbg makanan yg halal”.

Masa, masih mau nekat bilang negara Pancasila bertentangan dgn Islam? Mnrt jumhur ulama: Negara Pancasil adl halal dan sah scr syar’ie.

Postingan itu kemudian ditanggapi oleh akun @didi_furqon yang menyebut ada permasalahan utama yang ia rasakan.

@didi_furqon: Masalah utama nya prof : saya pancasila,saya nkri tapi hatinya jauh dari nilai nilai. (panggilan Prof untuk Prof DR Mahfud MD).

Coba yg mengaku ngaku kita ajak diskusi tentang pancasila, minimal artinya saja pasti mereka tdk akan faham.

Dari pernyataan tersebut, yang bersangkutan dipastikan tidak paham Pancasila. Lantas dia berasumsi, bahwa semua orang sama dengan dirinya. Padahal, Pancasila sudah diajarkan sejak pendidikan dasar (SD). Yakni, mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila). 

Namun, Mahfud MD memberikan komentar yang bijak atas pernyataan @didi_furqon.

Menurut Mahfud MD, apa yang disampaikan oleh didi adalah persoalan persepsi, bukan substansi ideologi.

@mohmahfudmd: Itu soal persepsi atau pratik bahkan semantik dlm menafsirkan ideologi Pancasila. Itu bkn substansi ideologi tsb.

Kalau Anda menganggap yg spt itu tdk paham, ya, mari kita pahamkan ke dlm persepsi yg sama. Pancasilanya, kan, tak masalah.

Di tanggapan tersebut, tampak bahwa Mahfud tidak mengatakan @didi_furqon bodoh, atau mungkin tidak tamat SD (sebab di SD ada pelajaran PMP). Melainkan, Mahfud mengarah ke substansi Pancasila, yang pastinya bagi @didi_furqon lebih membingungkan lagi.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, sekitar 48 persen dari populasi penduduk Indonesia yang 261 juta orang, berpendidikan tamat SD ke bawah. Atau separo warga kita berpendidikan tamat SD, putus di kelas 5, 4, 3, 2, 1 hingga buta huruf.

Postingan tersebut kemudian mendapat beragam komentar dari warganet. Sangat beragam, sampai keluar dari topik.

@Muchiddin2: yg mau mengganti idiologi pancasila hanya kepentingan sesaat tampa melihat sejarah perjuangan para tokoh nasionalis yg relegius prof....!!!

@Wahyuwisnuhazid: HTI UDAH BUBAR, STOP NGOMONGIN KHILAFAH..... SEKARANG YG MO GANTI DASAR NEGARA ADALAH MAKAR & PENGHIANAT BANGSA..

@JT708090: Kasian bnyk yg sdh keracunan fanatisme agama. Apa ga mikir, dl pejuang dan proklamator itu berjuang dan merumuskan pancasila sebagai dasar negara, agar negara ini yg memiliki berbagai mcm perbedaan SARA itu bs hdp berdampingan secara harmonis.

@Tony_Harto: kpd rekan Prof @mohmahfudmd tlg sampaikan ke dia..PANCASILA ..jelas tertulis hitam putihnya..tanpa perlu membahas makna dpt dipahami dgn jelas... mereka yg memperdebatkan JUSTRU KU CURIGAI MEREKA2 MEMILIKI NIAT TDK BENER.

HTI Sudah Sah Dibubarkan

Diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018), dikutip Tribunnews.com.

Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, Hakim Anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta Panitera Pengganti Kiswono SH MH.

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT ini didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu.

HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan status hukum ormas tersebut dibatalkan.

Adapun, pengesahan badan hukum ormas itu dicabut Kemenkumham setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut pemerintah, HTI merupakan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, sesuai yang diatur dalam Perppu Ormas.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim menilai HTI terbukti menyebarkan khilafah dan ajaran tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Sementara itu, Undang-Undang tentang Ormas sudah mengatur bahwa ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dikenakan sanksi pencabutan status badan hukum. (*)



BERITA LAINNYA :