Hukum & Kriminal

Larangan Eks Napi Koruptor Ikut Pileg, Malah Dianggap Melanggar HAM

Editor : Damar Pamungkas |Kamis , 24 Mei 2018 - 16:08:41 WIB | Dibaca : 912 Kali |

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

@IRNews | Jakarta - Indonesia dinilai sangat sulit maju. Betapa tidak, KPU (Komisi Pemilihan Umum) melarang eks narapidana koruptor mendaftar sebagai calon legislatif, malah diprotes keras Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Kata Fritz, itu melanggar HAM berat.

Padahal, Fritz adalah anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bukan orang sembarangan. Orang yang berperan mengawasi jalannya Pemilu. Berpendapat seperti itu.

Menurut Fritz, KPU tidak punya dasar untuk menghapus hak para eks koruptor untuk memilih dan dipilih. Kalau KPU menghapus hak mereka, itu pelanggaran HAM berat.

"Bagi kami itu tidak sekadar melanggar undang-undang, tapi melanggar HAM berat. Kenapa? Karena hak orang untuk dipilih telah dihilangkan oleh peraturan KPU," kata Fritz saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (24/5).

Jadi intinya, Fritz berpendapat bahwa bekas narapidana korupsi (koruptor) boleh saja jadi anggota DPR atau DPRD. Sebaliknya, jika KPU mengeluarkan peraturan melarang calon narapidana korupsi ikut Pemilu Legislatif, dianggap Fritz, melanggar HAM atau hak azasi para bekas koruptor.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 dan nomor 51 tahun 2016 mengatakan bahwa narapidana korupsi yang telah selesai menerima hukumannya, haknya untuk dipilih bisa kembali apabila mengakui kesalahannya di hadapan publik.

Kemudian, KPU mencantumkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019. 

Larangan tersebut telah dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye Pasal 8 Ayat (1) huruf j.

Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU menuai pro dan kontra. Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bawaslu sepakat menolak usulan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mendukung usulan KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

Syarief mengaku tak setuju mantan napi kasus korupsi tetap diperbolehkan mendaftar sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Hal itu akan memicu banyak kerugian. (*)



BERITA LAINNYA :