Hukum & Kriminal

Setelah RUU Jadi UU Anti-terorisme, Harus Segera Ada PP

Editor : Damar Pamungkas |Jumat , 25 Mei 2018 - 13:53:31 WIB | Dibaca : 1016 Kali |

Menkumham Yassona Laoly rapat dengan Pansus Terorisme.

@IRNews | Jakarta - Setelah RUU jadi UU Anti-terorisme, apa selanjutnya? Pansus RUU Antiterorisme berharap Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengaturnya, segera diterbitkan. Maksimal 100 hari dari sekarang.

"Tiap UU perlu turunan dalam hal ini Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari tiap UU. Kita amanatkan PP tersebut bisa turun paling lama 100 hari setelah UU ini disahkan," kata Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafi'i di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Syafi'i pun bicara mengenai pelibatan TNI dalam penindakan terorisme. Ia mengamanatkan tiga hal, salah satunya penerbitan Perpres dengan batas waktu maksimal satu tahun setelah UU Antiterorisme tersebut disahkan,

"Khusus tenggang pelibatan TNI tidak melalui Peraturan Pemerintah, tapi Perpres. Kami amanatkan tiga hal. Penyusunan Perpres maksimal setahun setelah UU disahkan," ujarnya.

Menurutnya, penyusunan Perpres tersebut diminta agar melibatkan DPR dalam pembahasannya. "Penyusunan mengacu UU TNI, UU Pertahanan Negara UU Nomor 3/2002, itu rujukan Perpres. Dalam penyusunan Perpres, presiden harus berkonsultasi dengan DPR," sebutnya.

Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan hari ini. Setelah alot dibahas selama 2 tahun, DPR dan Pemerintah akhirnya bulat menyepakati keseluruhan isi RUU itu.

Rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5). Rapat dapat digelar setelah DPR-Pemerintahan mencapai kata mufakat dalam rapat kerja membahas definisi terorisme di RUU Antiterorisme itu. (*)



BERITA LAINNYA :